Kembali ke halaman sebelumnya      Download dokumen      Cetak dokumen  

EDISI MARET - APRIL 2008

Kategori Topik Utama

Peraturan Pelaksanaan UUPR: Catatan Singkat tentang Progres Penyusunan RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UUPR

Dr Dadang Rukmana,SH., ces.,DEA (Kabag Hukum , Ditjen Penataan Ruang)

 

Peraturan Pelaksanaan UUPR : Catatan Singkat Tentang Progres Penyusunan RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UUPR
Oleh :
DR. Dadang Rukmana
Kepala Bagian Hukum, Ditjen Penataan Ruang
 
 
Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) yang berlaku sebagai landasan hukum  penataan ruang sejak diundangkan melalui penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, merupakan hukum positif yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. UUPR merupakan peraturan yang mengimplementasikan UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3). Sebagaimana sebuah Undang-Undang, UUPR belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena norma-norma yang dimuat masih bersifat umum sehingga memerlukan peraturan pelaksanaan. 
Menurut stuffenbau theory (teori hirarki peraturan perundang-undangan), secara umum kita dapat mengelompokkan peraturan perundang-undangan ke dalan empat tingkat yaitu : Pertama adalah ketentuan yang memuat norma dasar (grundnorm) yaitu Undang Undang Dasar, kedua adalah ketentuan legislatif yang menjabarkan norma dasar yaitu Undang Undang, ketiga adalah ketentuan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari Undang Undang yaitu Peraturan Pemerintah (implementing legislation), dan keempat adalah ketentuan organik untuk mengoperasionalkan secara rinci Peraturan Pemerintah yaitu antara lain: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Dalam praktek, banyak dijumpai bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan tidak selalu dilakukan seraca runtut, dapat saja misalnya suatu Undang Undang memerintahkan penetapan peraturan pelaksanaan dari salah satu norma yang dimuatnya untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah.
Dalam UUPR, secara tersurat mengamanatkan secara tersurat 3 pokok aturan yang harus diatur lebih lanjut dengan Undang Undang, 18 substansi aturan yang harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, 2  pokok materi yang harus diatur dengan Peraturan Presiden, 8 materi yang harus diatur lebih lanjut dengan   Peraturan Menteri, dan 4 pokok materi yang harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
Secara tersirat (tidak langsung diamanatkan UUPR), cukup banyak peraturan pelaksanaan setingkat Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang perlu ditetapkan, antara lain Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (menurut PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN ada 76 Kawasan Strategis Nasional),  Peraturan Menteri yang jumlahnya bisa sangat banyak karena mengatur hal-hal teknis yang berbentuk Pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Seluruh peraturan perundang-undangan tersebut, kalau sudah ditetapkan akan membentuk suatu sistem peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :
                     
Sejauh ini telah diinventarisasi, termasuk progres penyusunannya terutama sepanjang yang sedang disiapkan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, berbagai peraturan perundangan-undangan yang diperlukan sebagai peraturan pelaksanaan UUPR, termasuk penanggungjawab substansinya. Hasil inventarisasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
 
1. Peraturan Pemerintah
 
   

2. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden

    

3. Peraturan Menteri/Keputusan Menteri

  

Progres Penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Peraturan Pelaksanaan UUPR
Meskipun UUPR mengamanatkan pengaturan lebih lanjut 18 substansi yang harus diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun hal ini tidak berarti bahwa harus ditetapkan dalam bentuk 18 PP. Untuk mengurangi resiko tumpang tindih (overlap), memudahkan harmonisasi, dan menghindari aturan yang tercecer, kebijakan yang akhir-akhir ini dijalankan oleh Departemen Hukum dan HAM serta Sekretariat Negara adalah menggabungkan substansi-substansi Undang Undang yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah ke dalam satu atau beberapa PP.  Pelaksanaan kebijakan tersebut tercermin pada penggabungan beberapa substansi PP ke dalam satu atau beberapa PP, seperti yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
 
Rapat BKTRN pada tanggal 3 Oktober 2007, menyepakati akan menerapkan pula kebijakan penggabungan substansi PP yang diamanatkan dalam UUPR. Namun mengingat beragamnya materi muatan serta instansi yang terkait, maka akan disusun 6 PP, yaitu :
 
 
 
Konsep Sistematika RPP Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.
enyusunan RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UUPR direncanakan akan mengikuti alur pikir penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi : pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Meskipun ada materi-materi aturan yang akan disusun dalam Peraturan Pemerintah tersendiri seperti Peran Masyarakat dalam Penyelengaraan Penataan Ruang, namun materi-materi tersebut akan tetap muncul secara informatif untuk menjaga konsistensi sesuai alur pikir. Secara skematis konsep sistematika RPP dapat digambarkan sebagai berikut :
  
 
Penyusunan RPP dimaksud dilakukan melalui berbagai tahap pembahasan meliputi pembahasan oleh Tim Substansi (Internal DJPR), pembahasan oleh Tim Penyiapan Materi RPP (Melibatkan BKTRN), pembahasan Interdep, dan harmonisasi RPP dengan peraturan perundang-undangan lain. Dalam rangka penyusunan RPP ini juga akan diadakan beberapa lokarya untuk menghimpun pemikiran dari kalangan akademisi, praktisi, dan lembaga swadaya masyarakat, serta akan diadakan konsultasi publik untuk menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas.
Penyelesaian seluruh peraturan pelaksanaan UUPR ini patut menjadi perhatian dan prioritas kita bersama karena tujuan mulia dari ditetapkannya UUPR yaitu memberikan landasan hukum yang kuat dalam rangka Mewujudkan Ruang Nusantara yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan akan sulit dicapai kalau peraturan pelaksaan UUPR belum tersedia. Selain itu, mengingat amanat UUPR dalam Pasal 78 yang menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan harus diselesaikan paling lambat 2 tahun, Perpres harus diselesaikan dalam 5 tahun, Peraturan Menteri harus diselesaikan dalam 3 tahun, Perda tentang RTRW Propinsi harus diselesaikan dalam 2 tahun, dan Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota harus diselesaikan dalam 3 tahun sejak UUPR diberlakukan, maka Penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut mesti sungguh-sunguh kita laksanakan agar amanat UUPR dapat tercapai, terutama dalam penyusunan PP-PP nya mengingat PP-PP dimaksud akan menjadi landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hirarkinya.

 

 

Topik Utama Lainnya

Ketertarikan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Penataan Ruang
 Ir. Deddy Koespramoedyo, Msc (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas)
Implikasi dan Implementasi UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Jawa Timur
 Ir Hadi Prasetyo (Kepala Bappeda Jatim)
Apa Kata Mereka ?
 Tim Redaksi (-)
Implikasi Ketentuan Sanksi Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
 Indra Perwira, SH (Kepala Pusat Penelitian Perkembangan Hukum dan Dinamika Sosial )
Implikasi UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau di Provinsi DKI Jakarta
 Ir Sarwo Handayani, M.si (Kepala Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta)

 ArsipTopik Utama
 
    Copyright ©2008 Sekretariat Tim Teknis BKTRN