Arsip Wacana

Maret - April 2008
 Penataan Ruang dan Kurikulum Pendidikan
 Prof. DR , H. Arief Rachman, M.Pd. (-)
 Abstrak : Penataan Ruang dan Kurikulum Pendidikan Redaksi Butaru Pemikiran bahwa perlunya pemahaman penataan ruang sejak dini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran akan pentingnya penataan ruang. Tentu saja peningkatan kepedulian dan kesadaran akan pentingnya penataan ruang ini dimulai dengan pendidikan, yakni dengan membentuk karakter manusia yang disiplin dan tertib tata ruang. Disadari bahwa untuk membentuk karakter tersebut, maka pendidikan menjadi faktor terpenting. Oleh karena itu, dirasakan perlu untuk memuat aspek penataan ruang dalam kurikulum pendidikan. Dalam hal ini, Redaksi Butaru mengadakan wawancara dengan pakar pendidikan, Prof. DR. H. Arief Rachman, M.Pd.

Januari - Februari 2008
 Penataan Ruang & Perubahan Iklim
 Ir. Medrilzam, MPE (Kasubdit Jasa Lingkungan dan Konservasi SDA.)
 Abstrak : Isu perubahan iklim adalah isu pembangunan, tak pelak lagi isu ini akhirnya mendapat perhatian serius dari para perencana pembangunan termasuk ahli penataan ruang. Megingat penataan ruang merupakan tools untuk mencapai tujuan pembangunan, perubahan iklim mau tak mau menjadi pertimbangan utama dalam menyusun rencana, memanfaatkan maupun membantu serta mengevaluasi penataan ruang. Pertimbangan perubahan iklim dalam penataan ruang dapat diakomodasi melalui suatu mekanisme yang dinamakan Strategic Natural Resources and Environmental Assessment (SNREA) atau yang di luar negeri dikenal dengan bentuk Strategic Environemntal Assesments (SEA). SNREA/SEA merupakan kajian strategis tentang kebijakan, perencanaan, dan program pembangunan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tamping sebagai pertimbangan utama. Melalui SNREA/SEA para perencana ruang dpaat pula mengakomodasi berbagai isu perubahan iklim untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan, perencanaan, dan program penataan ruang di setiap wilayah.

Januari - Februari 2008
 Strategic Link Pertanahan dalam Reduction Of Emissions from Deforestation & Degradation (REDD)
 Ir. Harris Simanjuntak, M. Dev. Plg (Kasubdit Pemeliharaan , Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah)
 Abstrak : Strategic Link Pertanahan dalam Reduction of Emissions from Deforestation & Degradation (REDD)-Harris Simanjuntak Kebijakan pertanahn yang tepat akan berdampak secara tidak langsung pada reduksi emisi melalui pengurangan laju proses degradasi dan deforestasi. Kebijakan yang jelas tentang hak dan kewajiban akan mengurangi dampak pengguna tanah lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim, sehingga penyempurnaan terhadap kebijakan pertanahan yang ada masih tetap diperlukan. Penghormatan hak atas tanah akan menopang demokrasi dan pengambilan keputusan para pengguna tanah dalam melaksanakan berbagai kebijakan sektoral. Kejelasan tentang hal-hal yang menjadi hak publik dan hak privat, hak kepemilikan bersama dan open access dalam penggunaan atanh akan berimplikasi pada efektifitas penegakan kewajiban penggunaan tanah, seperti penegakan kewajiban yang ebrkaitan dengan tata ruang, konservasi, kewajiban tidak boleh membakar, dll.

Maret - April 2008
 Penataan Ruang dalam Perspektif Pertanahan
 Ir . Iwan Taruna Isa, M.Sc (Direktur Penatagunaan Tanah)
 Abstrak : PENATAAN RUANG DALAM PERSPEKTIF PERTANAHAN Oleh : Ir. Iwan Isa, M.Sc Direktur Penatagunaan Tanah – Badan Pertanahan Nasional Tanah merupakan matrik dasar sistim ruang. Tanah adalah ruang daratan yang memiliki wujud nyata, digunakan, dikuasai dan menjadi tempat kehidupan dan penghidupan seluruh rakyat Indonesia. Dalam kenyataannya, di atas tanah telah ada berbagai bentuk penggunaan tanah dan penguasaan tanah yang diselenggarakan oleh rakyat. Dalam kenyataannya pula bahwa yang dimaksudkan ruang dalam penyelenggaraan penataan ruang dewasa ini hampir dipastikan adalah daratan atau tanah. Oleh karena itu, setiap penataan ruang akan bermakna penataan atau pengaturan kembali penggunaan tanah dan penguasaan tanah yang diselenggarakan oleh rakyat. Dari berbagai pengamatan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang, dirasakan bahwa kebijakan rencana tata ruang belum sepenuhnya berfungsi efektif. Sejumlah persoalan penting yang perlu diselesaikan melalui penyelenggaraan penataan ruang antara lain adalah: ketimpangan wilayah, konversi tanah sawah, dan ketidaksamaan fungsi kawasan. Keterpaduan pembangunan melalui pendekatan penataan ruang perlu diselenggarakan berdasarkan prinsip penghormatan kepada hak keperdataan rakyat atas ruang / tanah, serta prinsip-prinsip sinergi dan kemanfaatan bersama (complementary benefit) dengan mengedepankan kepentingan bersama dan kepentingan wilayah atau kawasan yang lebih luas – melebihi batas-batas administrasi. Oleh karena itu pendekatan penataan ruang perlu dilaksanakan secara koordinatif dalam rangka mewujudkan tujuan pengembangan wilayah – sebagai kesatuan ekosistem – dapat dimaksimalkan, sekaligus meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang yang mungkin terjadi di masyarakat.

Maret - April 2009
 Johor Selatan,Pesaing atau Peluang Terdekat bagi KEKI
 Ira Irawati,ST,MT (-)
 Abstrak : Keberadaan johor selatan sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi dimalaysia menjadi salah satu kawasan yang harus di perhitungkan dalam pengembangan kawasan Ekonomi khusus Indonesia (KEKI) khususnya perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam,Bintan,Karimun

Maret - April 2009
 Tinjauan Bencana Situ Gintung dari Sudut Pandang Penataan Ruang
 Ir Firman M. Hutapea,MUM (kasubdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Perkotaan dan Metropolitan Wilayah II)
 Abstrak : Pada tanggal 27 Maret 2009 pagi kita dikagetkan oleh berita jebolnya tanggul situ gintung kejadian tersebut menyita perhatian masyarakat bahkan Bapak Presiden Dan Wakil Presiden pun Menyempatkan diri untuk meninjau bencana tersebut langsung turun kelapangan, Akibat jebolnya tanggul Situ Gintung kawasan hilir tersapu bersih air bah dan mengakibatkan 99 korban jiwa ratusan rumah hancur dan sekitar 1000 orang mengungsi, Tingginya curah hujan yang terjadi sejak sehari sebelum jebolnya tanggul situ gintung mengakibatkan terjadinya limpasan air diatas tanggul (overtopping)

Maret - April 2009
 Pembatasan Kendaraan untuk Mengurangi Kemacetan Jakarta
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : Kemacetan di ibukota DKI Jakarta tidak dapat dihindari terutama pada titik-titik persimpangan baik dijalan protokol hingga lingkungan semakin hari kemacetan di Jakarta semakin parah menurut sebuah penelitian kemacetan tersebut mengakibatkan kerugian hingga 48 triliun pertahun puncak kemacetan diperkirakan terjadi pada jam sibuk di pagi hari sekitar pukul (6.30-9.00 )dan sore hari sekitar pukul (16.30-19.30)

Mei - Juni 2008
 Kota Berkelanjutan : Membangun Kota Tanpa Luka
 Dr. Ir. Doni J.Widiantono, M.Eng. Sc (Kasi Kebijakan PR Nasional)
 Abstrak : KOTA BERKELANJUTAN : MEMBANGUN KOTA TANPA LUKA Oleh : DR. Ir. Doni J. Widiantono, M.Eng.Sc Kasi Kebijakan Penataan Ruang Nasional ABSTRAK Membangun kota dengan konsep pembangunan kota yang berkelanjutan bukan sesuatu yang mudah. Apalagi mengingat keberadaan kota-kota kita selama tiga dasawarsa terakhir, berkembang tidak terkendali dan mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, tuntutan pengembangan konsep pembangunan kota yang pro-poor, yang menempatkan perhatian terhadap keberadaan dan kebutuhan ruang, terutama untuk social-handicap, seperti kaum marjinal perkotaan semakin kompleks dan sulit dilakukan. Mewujudkan kota yang berkelanjutan melalui instrumen penataan ruang, yang diwujudkan dalam bentuk rencana tata ruang, dirasakan belum cukup, harus disertai dengan perangkat peraturan zonasi (zoning code). Pembangunan kota-kota kita sendiri belum memiliki pendekatan arah pengembangan perkotaan yang jelas. Membangun kota tanpa luka, dengan konsep pembangunan kota yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan jika secara bersama dapat menata ruang dengan cermat, memanfaatkan dengan tepat, dan mengendalikan dengan ketat melalui pendekatan perencanaan yang partisipatif.

Januari - Februari 2008
 Tata Kelola Permukiman Berbasis Komunitas sebagai Institusi Warga untuk Pencegahan dan Pengendalian Banjir
 Ir. Dodo Juliman (Manajer Program UN-HABITAT )
 Abstrak : Tata Kelola Permukiman Berbasis Komunitas sebagai Institusi Warga untuk Pencegahan dan Pengendalian Banjir-Dodo Juliman Sampai tahun 1980-an, masih banyak tempat kerja yang dilengkapi dengan fasilitas perumahan untuk pegawainya yang memperlihatkan pola hubungan yang cukup dekat antara tempat tinggal dan tempat kerja, serta mengarah pada suatu tata kelola kawasan permukiman yang produktif. Oleh karena itu, dulu kita sering mengnal adanya kampong yang dikaitkan dengan produk tertentu seperti kampong batik dan kampong kerajinan perak. Dengan zonasi berasis kampong, sebenarnya dapat dibangun tata ruang mikro yang lebih muda dikontrol oleh para pemangku kepentingan, yaitu warga kampung itu sendiri. Melalui institusi warga yang dibentuk untuk menyelenggarakan tata kelola kewilayahan (area governance) di kampungnya, perencanaan kampong (village planning) menjadi lebih mudah difasilitasi untuk mengarah pada model pembangunan kampong yang lestari (berkelanjutan), dan hal-hal yang terkait dengan pencegahan serta pengendalian banjir akan lebih mudah dilakukan karena secara aktif melibatkan kesadaran warga. Semua ini hanya kan berjalan dengan baik bila terjadi transformasi peran pemerintah setempat dari pelaku utama menjadi fasilitator yang kreatif dalam menggali dan mendayagunakan berbagai potensi yang ada di berbagai pihak.

Mei - Juni 2008
 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)sebagai Kerangka Berfikir dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah
 Ir. Bambang Setyabudi, MURP (Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan Hidup )
 Abstrak : KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) SEBAGAI KERANGKA BERFIKIR DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH Oleh : Ir. Bambang Setyabudi, MURP Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup ABSTRAK Pemberlakuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam rangka mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah, maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) merupakan salah satu alat bantu dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah. Pendekatan KLHS untuk penataan ruang didasarkan pada 4 (empat) model yakni : 1) KLHS dengan kerangka dasar analisis mengenai dampak lingkungan hidup/AMDAL (EIA Mainframe), 2) KLHS sebagai kajian penilaian keberlanjutan lingkungan hidup (environmental appraisal), 3) KLHS sebagai kajian terpadu/penilaian keberlanjutan (integrated assessment sustainability appraisal), dan 4) KLHS sebagai pendekatan pengelolaan berkelanjutan sumberdaya alam (sustainable natural resource management) atau pengelolaan berkelanjutan sumberdaya (sustainable resource management). Kerangka kerja KLHS terdiri dari berbagai komponen yang memilkik kesatuan hubungan procedural, sekuensial, iterative, atau siklus. Tulisan berikut ini akan menggambarkan kerangka kerja KLHS yang terdiri dari berbagai komponen, yakni penapisan, pelingkupan, telaah/analisis, altenatif, keputusan, dan tindak lanjut/ pemantauan, yang semuanya memerlukan partisipasi masyarakat. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana internalisasi KLHS dalam proses penyusunan RTRW

Mei - Juni 2008
 Dunia yang Sprawal : Biaya yang Harus Ditanggung Masyarakat Akibat Pertumbuhan Kota yang Tidak Terencana dan Visi untuk Mewujudkan Kota yang Lebih Baik di Masa yang Akan Datang
 Arief Noviar Sugito, ST., MPPM (Kasubag Administrasi KLN)
 Abstrak : Dunia yang Sprawl : Biaya yang harus ditanggung Masyarakat Akibat Pertumbuhan Kota yang Tidak Terencana dan Visi untuk Mewujudkan Kota di masa yang Akan Datang Oleh : Arief Noviar Sugito.ST.,MPPM Meskipun Amerika telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi akan tetapi terdapat suatau hal mendasar yang dirasakan hilang oleh masyarakat perkotaan yaitu hilangnya rasa bahagia (human happiness) yang ditandai dengan rasa keterasingan,keterisolasian,dan kesendirian.Kondisi ini diakibatkan oleh perekembangan fisik perkotaan yang melebar tidak terencana (urban sprawl) yang telah merenggut rasa aman (safety) rasa memiliki dan hilangnya kualitas hidup sebagai suatu masyarakat yang sesungguhnya (geniune communitis) pada masyarakat perkotaan Amerika

Juli - Agustus 2008
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
 Ir.H. Gunawan , MA (Kasubdit Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang)
 Abstrak : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH Oleh : Ir. H. GUNAWAN, MA. Kasubdit Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Ditjen Bina Bangda Depdagri Abstrak Sejalan dengan perubahan dan pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom telah diberikan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dan sekaligus menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang di Daerah. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi bahwa penataan ruang merupakan kewenangan yang bersifat konkurensi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 18 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa sebelum Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan menjadi Perda harus dilakukan persetujuan substansi teknis dari Menteri dan khusus untuk Kabupaten/Kota perlu mendapat rekomendasi dari Gubernur. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Kepmendagri 147 tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Tahapan yang perlu dilakukan dalam penyusunan sebuah Perda RTRW baik di provinsi, kabupaten, maupun kota adalah “konsultasi” dan “Persetujuan substansi teknis” yang akan menjadi bahan dalam proses “evaluasi”.

Juli - Agustus 2008
 Pentingnya Forum Generasi Muda sebagai Masukan Alternatif Terhadap Perkembangan Penataan Ruang Perkotaan
 Reza Firdaus , ST. (Staf Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV dan Pengurus Nasional Ikatan Ahli Perencanaan Indinesia (IAP) Bidang Organisasi dan Keanggotaan)
 Abstrak : Pentingnya Forum Generasi Muda sebagai Masukan Alternatif Terhadap Perkembangan Penataan Ruang Perkotaan Oleh : Reza Firdaus, ST. Staf Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV dan Pengurus Nasional Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) bidang Organisasi dan Keanggotaan Abstrak Perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia yang terjadi dengan pesat dalam 3 dasawarsa terakhir yang diindikasikan oleh semakin besarnya jumlah penduduk yang tinggal dan beraktivitas di kawasan perkotaan dan peningkatan intensitas aktivitas budidaya baik industri, perdagangan dan perumahan beserta segala prasarana dan sarana pendukungnya yang menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan perkotaan seperti semakin kecilnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), penurunan kualitas lingkungan dan berbagai permasalahan perkotaan lainnya. Seiring dengan meningkatnya ancaman dampak perubahan iklim, tidak sedikit kota-kota kita, baik kota kecil hingga megapolitan, memiliki kerentanan yang tinggi. Kota, infrastruktur sosial dan ekonomi, dan interaksi sosial dalam sebuah kawasan ruang di atas tanah yang disebut “kota” dipastikan akan menjadi “korban” dari tekanan lingkungan yang bertambah besar akibat perubahan iklim. Kota-kota yang terletak di pinggir laut akan menghadapi resiko kenaikan muka air laut yang dapat menenggelamkan sebagian wilayah yang terletak di kawasan pantai. Generasi muda merasa bahwa saat ini penataan ruang bersifat elitis, modernis reduksionis, dan teknokratis. Elitis dalam artian hanya sedikit pihak/warga yang dapat mempengaruhi dan mengambil keuntungan. Modernis reduksionis dalam artian penataan ruang bersifat fungsional semata, mengabdi kepada hanya sedikit kepentingan pihak tertentu, berorientasi kepada mode-model impor yang sulit diterapkan pada keadaan Indonesia, mengabaikan banyak aspek sosial-budaya dan kemanusiaan. Sedangkan teknokratis adalah berpura-pura bersifat teknis non politis.

Juli - Agustus 2008
 Tata Ruang dan Perubahan Iklim
 Dra . Masnellyarti Hilman, MSc (Deputi III MENLH)
 Abstrak : TATA RUANG DAN PERUBAHAN IKLIM Oleh : Dra. Masnellyarti Hilman, MSc Deputi III MENLH Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan-KLH Abstrak Kenaikan temperatur di dunia akan mengakibatkan terjadinya kenaikan penguapan air, dimana menurut laporan IPCC total penguapan air meningkat secara global di perairan laut sebesar lebih kurang 0,3% per dekade sejak tahun 1998 sampai tahun 2004. Penguapan yang meningkat akan menyebabkan meningkatnya kelembaban yang membentuk hujan. Ini akan mengakibatkan perubahan iklim yang telah menimbulkan berbagai masalah terhadap lingkungan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, dalam periode 2003-2005, terjadi 1.429 kejadian bencana. Sekitar 53,3% adalah bencana terkait dengan hidrometeorologi (Bappenas dan Bakornas PB, 2006). Banjir adalah bencana yang paling sering terjadi (34%), diikuti oleh longsor (16%). Variasi cuaca telah memberikan kontribusi terhadap penyebaran penyakit seperti malaria, demam berdarah, diare, kolera, dan penyakit akibat vektor lainnya.

Juli - Agustus 2008
 WORLD TOWN PLANNING DAY
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : WORLD TOWN PLANNING DAY Oleh : Redaksi Butaru Abstrak World Town Planning Day (WTPD) diperingati setiap tahunnya di 30 negara pada 4 (empat) benua setiap tanggal 8 november sebagai ajang untuk mengangkat peran penataan ruang dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang layak huni (livable environment). Secara historis, ide peringatan World Town Planning Day (WTPD) dicetuskan oleh Profesor Carlos Maria della Paolera dari University of Buenos Aires – Argentina pada tahun 1949. Peringatan WTPD dirayakan dalam bentuk yang berbeda-beda di sejumlah negara (Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan sebagainya). Indonesia untuk pertama kalinya akan menyelenggarakan Hari Tata Ruang bersamaan dengan peringatan World Town Planning Day tahun 2008. Hal ini dikaitkan dengan keinginan Indonesia untuk mencapai ruang yang lebih berkualitas melalui perubahan kultur dan etika dalam pembangunan. Dengan tema “Bersama Menata Ruang untuk Bersama” diharapkan masyarakat luas dapat berpartisipasi aktif melalui gerakan nasional peduli tata ruang. Hal ini dilakukan dengan mengkampanyekan pentingnya budaya dan etika bagi masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma penyelenggaraan penataan ruang.

Januari - Februari 2009
 Kawasan Lindung Versus Kawasan Pertambangan Mungkin Tidak Dikotomis
 Marco Kusumawijaya  (Arsistek )
 Abstrak : “Kawasan Lindung versus Kawasan Pertambangan: Mungkinkah Tidak Dikotomis?” saya dapat serta merta memberi jawaban bahwa: justru tidak boleh dikotomis. Tetapi alasan saya mungkin berbeda dari yang dibayangkan orang, dan ada 3 bagian, yaitu pertama tentang kesatuan organik semua karunia alam, kedua kesatuan karunia alam dengan 7 kelompok aset dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berbasis aset, dan ketiga kesatuan antara pertumbuhan dan pemupukan aset. Saya akan mengajukan apa yang mulai nampak dalam 10 tahun terakhir, ialah bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan itu ada, ialah pertumbuhan yang memupuk aset, bukan mengikis aset, bukan pertumbuhan yang dipertentangkan dengan pelestarian, melainkan pertumbuhan yang merestorasi lingkungan agar mampu melakukan regenerasi sendiri. Pendekatan berbasis lingkungan ini kini telah makin menjadi konsensus dunia, karena selain ancaman kerusakan lingkungan sudah gawat juga telah makin mungkin mengembangkan apa yang disebut “green economy”.

Januari - Februari 2009
 Memandang Banjir Menggunakan Kacamata Lain
 Ir. Maman Djumantri, Msi  (KaSubdit Pedoman Pengembangan Kawasan )
 Abstrak : teori relatifi tas E=mC2 bukan untuk mendorong manusia membuat bencana di muka bumi ini, dengan menciptakan rudal, nuklir, bom atom, dan sebagainya. Akan tetapi bertujuan menyadarkan kita untuk menghadapi hari esok sebijaksana mungkin dengan menghargai hukum alam (sunatullah), menerima jalan pikiran orang lain meski dari sudut pandang yang berbeda, serta mengajak kita berpandangan holistic. Teori ini menjadi inspirasi banyak hal, misalnya, rekayasa transformasi energi kinetis, energi cahaya dan energi panas ke dalam energi listrik atau sebaliknya, pengembangan alat transportasi yang digerakkan oleh gaya electromagnetic, pemanfaatan sinar laser, sinar X, sinar β dan ∂ pada bidang kedokteran, dan genetics, serta pemikiran untuk mencari hubungan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi proses keseimbangan alam, dan sebagainya. Tak ketinggalan pula memberikan inspirasi kepada para penulis/novelist dan sutradara fi lm yang mengkritisi persoalan kerusakan lingkungan melalui karya-karya futuristiknya yang layak diberikan Academy Award maupun Nobel prize.

Januari - Februari 2009
 Masihkah Kota-Kota Indonesia Butuh Mall
 Endra Saleh Atmawidjaja, M.Sc, DEA (Anggota Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Lingkungan Indonesia (IATPI))
 Abstrak : Konsep ’modern shopping mall’ atau banyak disingkat dengan ’mall’ yang mencirikan bangunan tertutup multilantai yang diisi oleh berbagai jenis unit retail dalam satu struktur yang kompak, sehingga para pengunjung mudah mengakses dari satu unit ke unit retail yang lain. Untuk alasan sustainability, maka sebuah mall biasanya memiliki penghuni utama yang disebut anchor stores yakni took serba-ada (department store) serta pusat jajanan/makanan (food court). Singkatnya, konsep yang digunakan adalah ’one-stop shopping’. Konsep penyatuan tempat berjualan di satu kompleks sendiri sesungguhnya telah dipraktekkan jauh sebelumnya di Teheran, Iran (sejak abad ke-10) dan Istanbul, Turki (abad ke-15) yang disebut dengan ‘grand bazaar’. Kala itu, para pedagang membangun kios-kiosnya di plaza terbuka atau koridor jalan yang saling berdekatan. Lalu pada abad ke-18 berkembang konsep ’shopping center’ dan ’shopping arcade’ dengan bentuk kompleks retail yang terbuka (open-air retail complex) yang mulai menawarkan kenyamanan bagi para pengunjung. Konsep ini banyak digunakan di Australia dan Eropa (misal Galleria Vittorio Emmanuelle di Milan yang dibangun pada 1860-an).

September - Oktober 2008
 Becak dan kesahajaan Promosi Pariwisata Yogyakarta
 Ir. Bambang Suwarmintarta (Ka.Bid. Pengembangan Kepariwisataan )
 Abstrak : Becak, Pariwisata, dan Yogyakarta merupakan perpaduan yang membentuk suatu icon destinasi pariwisata yang unik dan tidak dimiliki oleh destinasi di daerah lainnya dan mempunyai nilai khusus daya tarik wisatawan. Fenomena keunikan becak sebagai alat transportasi tradisional dapat dilihat dari keterkaitan hubungan yang secara konsisten masih nampak eksistensinya di dalam menjalankan fungsinya sebagai alat transportasi masyarakat, di tengah perkembangan peradaban masyarakat perkotaan Yogyakarta menuju perkotaan metropolitan khususnya bagi kepariwisataan.

September - Oktober 2008
 MENUNGGU JALUR LINTAS SELATAN PULAU JAWA MENJADI KENYATAAN
 Ir. Taufik Widjojono,MSc (Direktorat Bina Marga)
 Abstrak : Secara umum Pulau Jawa dianggap sebagai kawasan yang telah berkembang, di banding kawasan lain di Indonesia. Perkembangan perekonomian sangat pesat, dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Namun kenyataannya, tidak seluruh daerah di Pulau Jawa menunjukkan perkembangan yang sama. Secara fisik kawasan utara Pulau Jawa lebih berkembang dibanding kawasan selatan. Kondisi infrastruktur jalan di kawasan Utara Jawa seperti Jalur Pantura telah mampu mengangkat roda perekonomian, aktivitas sosial, dan mobilitas warga. Sementara keterbatasan infrastruktur jalan di kawasan selatan Jawa, mengakibatkan perkembangan wilayah dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah bahkan banyak ditemui daerah-daerah terisolir. Persentase nilai PDRB per kapita wilayah Jawa bagian utara jauh lebih tinggi dibandingkan bagian selatan. Rata-rata semua sektor ekonomi di wilayah Jawa bagian selatan mempunyai kontribusi yang sangat kecil, dengan prosentase antara 0-13%.

September - Oktober 2008
 Laporan dari Mataram Nusa Tenggara Barat RAPAT KERJA BKPRD SE INDONESIA
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : Rapat Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dilaksanakan di Mataram – NTB, pada tanggal 29 – 30 Oktober 2008. Tema yang diangkat dalam rapat kerja tersebut adalah : ”Melalui Raker Kita Tingkatkan Peran dan Fungsi serta Kinerja BKPRD dalam Penataan Ruang”.

November - Desember 2008
 Commond House Pengembangan Perkotaan
 Dr.Ir. Lana Winayanti, MCP (Sekertaris Nasional Habitat Indonesia)
 Abstrak : Saat ini sekitar 50% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Suatu fenomena yang luar biasa mengingat pada petengahan tahun 1970-an sekitar dua pertiga penduduk dunia masih tinggal di daerah perdesaan. Bahkan pada tahun 1950-an hanya kota New York yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 10 juta. Sekarang sudah lebih dari 19 kota dunia berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa. Dalam kurun waktu 50 tahun sejak tahun 1950 jumlah kota yang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa melonjak 4 kali lipat, dari 80 kota menjadi 365 kota. Lonjakan jumlah penduduk yang begitu pesat menjadi kekhawatiran banyak praktisi pembangunan dan pemerhati masalah perumahan dan permukiman.

November - Desember 2008
 Sektor Informal yang Teroganisasi : Menata Kota untuk Sektor Informal
 Haryo Winarso, Ph.D dan Ir. Gede Budi MT (Kelompok Keahlian Perencanaan Kota)
 Abstrak : Istilah “sektor informal” biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Sektor informal di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evolusi daripada dianggap seagai sekelompok perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (inputs) modal dan pengelolaan (managerial) yang besar (Sethurahman, 1996). Kota-kota utama di negara sedang berkembang, seperti Indonesia, memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi dan berkontribusi terhadap tumbuhnya tenaga kerja informal (Riddel, 1997; Lyons and Snoxell, 2005). Di negara-negara Afrika, sektor informal diperkirakan menyediakan lapangan kerja sekitar 60% dari lapangan kerja yang tersedia dan lebih dari 90 persen pada tahun 2000 (Charmes, 2000).

November - Desember 2008
 Penataan Ruang untuk Mengatasi Masalah Pemukiman Liar di sekitar Instalansi Militer
 Purnomo Sucipto S.H.,LL.M. (Peneliti pada biro peraturan perundang-undangan)
 Abstrak : Banyak instalasi militer di Indonesia dihadapkan pada masalah adanya gangguan berupa pemukiman liar oleh warga sipil. Pemukiman di area/sekitar instalasi militer tersebut dapat mengancam keselamatan warga masyarakat itu sendiri karena mereka berpotensi terganggu oleh kebisingan, debu, aktivitas latihan, dan bahkan kecelakaan. Instalasi militer juga merugi karena tujuan dari keberadaan instalasi (untuk latihan atau operasional militer lainnya) tidak tercapai. Tidak perlu diperdebatkan lagi pentingnya keberadaan instalasi militer. Selain untuk meningkatkan dan mengasah kekuatan pertahanan keamanan, instalasi militer penting untuk mendorong aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pemasukan pajak di wilayah sekitarnya. Instalasi militer juga seringkali membuat kondisi aman di wilayah sekitarnya

November - Desember 2008
 Catatan dari Poznan - Polandia Upaya Antisifasi Perubahan Iklim dari Bidang Penataan Ruang
 Ir. Andi Renaldi Riandi, MT (Kasi Pembinaan Pengendalian Pemanfataan Ruang )
 Abstrak : Indonesia menjadi salah satu negara yang menyepakati Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change) dalam KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992. Sebagai tindak lanjut, Indonesia menerbitkan UU No.6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Perubahan Iklim yang berisikan 3 (tiga) hal utama, yakni : (1) Tercapainya stabilitas konsentrasi emisi Gas Rumah Kaca pada tingkat yang aman; (2) adanya tanggung jawab bersama sesuai kemampuan (common but differentiated responsibilities); dan (3) Negara maju akan membantu negara berkembang (pendanaan, asuransi dan alih teknologi). Kedua milestone di atas memberikan dasar pentingnya perubahan iklim menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dan daerah di berbagai sektor, termasuk bidang pekerjaan umum.

Januari - Februari 2008
 Kebijakan Pegembangan Daya Dukung Pulau Jawa
 Dr Hariadi Kartodihardjo (staff)
 Abstrak : Kajian ini merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya mengenai Daya Dukung P.Jawa pada tahun 2006. Kondisi bio-geofisik lingkungan, sosial-ekonomi dan kelembagan ditelaah untuk seluruh kabupaten/kota di P. Jawa. Demikian pula kejadian banjir, kekeringan dan longsor yang dianggap sebagai output dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup selama ini. Analisis kondisi tersebut kemudian diverifikasi berdasarkan kejadian-kejadian di lapangan. Verifikasi ini didasarkan pada hasil konsultasi publik untuk RUU-PSDA yang telah dilakukan pada tahun 2003 dan diskusi dengan mitra KLH, 2007, analisis media – khususnya harian Ibu Kota, serta berbagai pertemuan dengan pihak-pihak yang selama ini melakukan pendampingan petani di P. Jawa.

Mei - juni 2009
 Green Transport : Upaya Mewujudkan Transportasi Yang Ramah Lingkungan
 Doni J. Widiantono (Kasubdit Lintas Wilayah Direktorat Penataan Ruang Wilayah II)
 Abstrak : Pagi itu panas kota Jakarta begitu terik. Langit biru tanpa awan seperti membiarkan radiasi sinar matahari yang panas langsung menembus ke dalam ruang kendaraan yang kami tumpangi. AC kendaraan yang sudah disetel hingga paling dingin tetap tidak dapat melawan panasnya udara luar. Lalulintas yang bergerak merayap seperti rangkaian gerbong yang sedang langsir semakin membuat para penumpang kendaraan yang pagi itu berangkat kerja merasa tersiksa

Mei - juni 2009
 Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
 Drs. Sofjan Bakar,M.SC (Dir. Fasilitas Penataan Ruang dab Lingkungan Hidup )
 Abstrak : Kondisi Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Saat Ini Sesuai dengan Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa peran serta masyarakat disebutkan pada bagian konsideran butir d yang menyatakan bahwa “keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.”

Mei - juni 2009
 Lesson Learned Tata Ruang Di Kota Medan
 Prof Bachtiar Hasan Miraza (Ketua Program Studi Peerencanaan Wilayah)
 Abstrak : Awalnya kota ini dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan konsep the green city. Kota ini dikelilingi oleh wilayah perkebunan dari berbagai perusahaan perkebunan milik warga Belanda dan Belgia. Disamping karet dan kelapa sawit yang paling tersohor pada saat itu adalah tembakau Deli. Hasil perkebunan dapat membangun negara Belanda mejadi suatu negara moderen. Tidak heran jika daerah ini dijuluki dengan Deli dollar land. Karena pasar dari hasil perkebunan ini dijual ke Eropah maka Deli (Medan) dan perkebunannya sangat dikenal di Eropah pada saat itu.

Mei - juni 2009
 ROOM FOR THE RIVER
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : Ruang untuk sungai. Sepintas kalimat tersebut mungkin terasa aneh bagi kita. Setelah para perencana bersusah payah mengatur pembagian ruang untuk berbagai aktivitas manusia, ternyata masih ada ruang yang perlu disediakan untuk ‘kegiatan alam’. Disadari atau tidak, manusia cenderung membatasi kegiatan alam yang dianggap sebagai benda mati yang hanya berfungsi mendukung kehidupan manusia. Hampir luput dari penglihatan bahwa manusialah yang bergantung pada alam, dan seharusnya membiarkan alam beraktivitas sepenuhnya agar dapat mencapai keseimbangan yang nantinya bermanfaat pada kelangsungan hidup manusia.

Mei - juni 2009
 INTERGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN DALAM RENCANA TATA RUANG
 Indra Sukaryono (Kepala Bidang Ruang Darat laut dan Udara )
 Abstrak : Akhir-akhir ini kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia boleh dikatakan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi lingkungan hidup. Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah diluncurkan pemerintah sejak tiga dekade lalu, tampak tak berarti atau kalah berpacu dengan kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah karena pertimbangan lingkungan tidak diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program-program pembangunan

Juli - Agustus 2009
 Revitalisasi Permukiman Kampung Kota
 Ir. Izhar Chaidir, MA  (-)
 Abstrak : Harga lahan yang tinggi dan keingginan untuk menjadikan jakarta sebagai pusat kota jasa (service city) menyebabkan pola-pola perkembangan superblock menjadi suatu trend yang akhirnya menggusur banyak kawasan permukiman kampung kota. Apalagi dengan adanya program pembangunan 1000 menara rumah susun yang semakin menyebabkan banyaknya terjadi transformasi kawasan permukiman kampung kota

Juli - Agustus 2009
 Merancang Kampung Hijau di Tepian Sungai Kota : Kasus Tegalpanggung, Jogyakarta
 Ribut Lupiyanto (-)
 Abstrak : Perkembangan kota terutama di negara berkembang selain menunjukkan kemajuan yang menggembirakan juga menimbulkan dilema yang menghawatirkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Lingkungan kota cenderung berkembang secara ekonomis, tetapi menurun secara ekologis. Perkembangan sarana dan prasarana fisik jauh meninggalkan bahkan meminggirkan kebutuhan ekologis kota

September - Oktober 2009
 Sinopsis Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau -Pulau Kecil
 
 Abstrak : Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang merupakan produk hukum pertama dan satu-satunya saat ini yang khusus mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam UU ini didefinisikan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau

September - Oktober 2009
 Sinkronisasi Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dengan Undang – Undang No. 27 Tahun tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
 Sigitt PD. Raharjo (Kasudit Pemanfaatan & Pengendalian Tata Ruang Pulau - Pulau Kecil)
 Abstrak : Pada tahun 2007 telah ditetapkan dua undang-undang secara berurutan, yaitu UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang dan UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K). Kedua undangundang tersebut mengandung segi hukum publik, karena substansinya mengatur ruang yang di dalamnya berisikan kepentingan publik dan lintas sektor. Dalam Pasal 1 angka 5 UU No.26/2007, bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang tidak membuat dikotomi antara ruang darat dan perairan laut.

September - Oktober 2009
 Penanganan Kawasan Bencana Gunung Merapi Lintas Sektor Lintas Wilayah
 Eddy Siswanto (Kepala Bappeda Prov. DI Yogyakarta )
 Abstrak : Gunung Merapi diperkirakan berdiri kokoh sejak 400.000 tahun yang lalu di sisi utara Provinsi DIY dan berjarak sekitar 30 Km dari kota Yogyakarta. Secara administratif termasuk dalam beberapa wilayah Kabupaten yaitu Sleman di provinsi DIY, dan Kabupaten Magelang, Klaten dan Boyolali di Provinsi Jawa Tengah .

November - Desember 2009
 Pengembangan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN)
 Ir. Nana Apriyana, MT  (Kasubdit Informasi dan Sosialisasi )
 Abstrak : Perkembangan pemanfaatan data spasial dalam decade belakangan ini meningkat dengan sangat drastis. Hal ini berkaitan dengan meluasnya pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan perkembangan teknologi dalam memperoleh, merekam dan mengumpulan data yang bersifat keruangan (spasial). Teknologi tinggi seperti Global Positioning System (GPS), remote sensing dan total station, telah membuat perekaman data spasial digital relatif lebih cepat dan mudah. Kemampuan penyimpanan yang semakin besar, kapasitas transfer data yang semakin meningkat, dan kecepatan proses data yang semakin cepat menjadikan data spasial merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari perkembangan teknologi informasi

November - Desember 2009
 Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Dalam Perspektif Kearifan Lokal Desa Autubun, Maluku Tenggara Barat
 Suhana, S.Pi.,M.Si (Tenaga Ahli Anggota DPR-RI)
 Abstrak : Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat (social well-being) secara berkelanjutan, terutama komunitas masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir (coastal zone). Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir, aspek ekologi dalam hal kelestarian sumberdaya dan fungsi-fungsi ekosistem harus dipertahankan sebagai landasan utama untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Pemanfaatan sumberdaya pesisir diharapkan tidak menyebabkan rusaknya fishing ground, spawning ground, maupun nursery ground ikan.

November - Desember 2009
 Pendekatan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan
 Angelia Aimee Suprapto, ST,MT (-)
 Abstrak : Pertumbuhan suatu kawasan dapat terjadi demikian pesat jika didukung potensi sumber daya dari kawasan tersebut. Perkembangan kawasan – kawasan strategis sebagai sentra – sentra ekonomi senantiasa diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi

November - Desember 2009
 Membangun Komitmen Melalui Pemetaan Partisifatif
 Elisa Sutanudjaja,St.,M.Arch  (Pengajar Jurusan Arsitektur )
 Abstrak : Henry Churchill dalam buku The City is the People menekankan akan pentingnya peran masyarakat (people) sebagai pembentuk kota. Dalam bukunya, Churchill menekankan pada pentingnya perencanaan berbasis lingkungan (neighborhood planning) dimana partisipasi masyarakat dalam lingkungan tersebut mampu membangun dan meningkatkan habitat hidup mereka sendiri, yaitu kota ataupun lingkungan mereka.

November - Desember 2009
 MOZAIK : Sinopsis Kebijakan: UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : Keberadaan Indonesia yang kaya akan benda cagar budaya memang sudah tidak diragukan lagi. Hampir di setiap daerah terdapat benda-benda cagar budaya yang tidak ternilai harganya sebagai warisan dan sekaligus pertanda betapa hebatnya nenek moyang kita dulu. Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa Bangsa Indonesia.

Januari - Februari 2010
 JAKARTA CITY PLANNING GALLERY, BENTUK BARU DALAM SOSIALISASI RENCANA TATA RUANG
 Ir. Wiriyatmoko, MT  (Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta)
 Abstrak : Jakarta menjadi indah. Gedung-gedung tinggi seperti berebut mencium langit, hamparan perkantoran dan perumahan rakyat tertata rapi diantara bentangan jalan yang dipayungi rindangnya pepohonan. Kawasan hijau dan tempat fasilitas umum, menyebar dimana-dimana seperti mengajak bermain melupakan kepengatan kehidupan Ibu Kota. Setidaknya,

Januari - Februari 2010
 Public Participation Towards Sustainable Cities
 Nana Fitriana Firman  (-)
 Abstrak : Recently, there is increasing demand for more local involvement in the planning and management of the environment all over the world. This turn reflects the changes of local economies and society towards open, globally reaching relationships, and increasing concerns for local environments. More and more, central governments impose new requirements upon local authorities to consult with the public – over best value in service delivery, over securing community well-being, on new political

Januari - Februari 2010
 KAJIAN TELAPAK EKOLOGIS : PERTIMBANGAN UNTUK STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 Ir. Inge Retowati, ME (Kepala Sub Bidang Pemanfaatn Ruang )
 Abstrak : Dalam dua dasawarsa terakhir, Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa lingkungan hidup mengalami kerusakan yang semakin parah. Bencana banjir, longsor, dan kekeringan terjadi di berbagai daerah dengan intensitas yang cukup tinggi. Dalam tahun 2008, terjadi 197 kejadian banjir, 65 kejadian longsor, dan 22 kejadian banjir dan longsor (KLH, 2008).

Januari - Februari 2010
 BERAPA LAMA MASA BERLAKU PERDA RTRW
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang mengatur masa berlaku Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yakni 20 (duapuluh) tahun, tetapi tidak mengatur masa berlaku produk rencana rinci tata ruang. Berapa tahun masa berlaku rencana rinci tata ruang?

Maret - April 2010
 FORUM HIJAU BANDUNG UNTUK BANDUNG YANG LESTARI
 Christian Natalie (Sekertaris Jenderal Forum Hijau )
 Abstrak : Kota Bandung memiliki potensi menjadi kota lestari, kota yang dibangun oleh manusia kota yang berinisiatif dan bekerja sama dalam melakukan perubahan dan gerakan bersama. Kota lestari dibangun dengan menjaga dan memupuk aset-aset kota/ wilayah

Maret - April 2010
 PENAMBATAN KARBON PADA BERBAGAI BENTUK SISTEM USAHA TANI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK MULTIFUNGSI
 Prof.Dr.Ir. Rizaldi Boer,MS  (Direktur Center for climate risk management in southeast asia and pacifik)
 Abstrak : Penambatan karbon merupakan salah satu upaya penurunan konsentrasi gas rumah kaca (GRK), khususnya karbon dioksida/ CO2 di atmosfer. Upaya ini menjadi kewajiban bagi negara maju yang menyumbangkan emisi gas rumah kaca global terbesar. Bagi negara berkembang upaya ini belum merupakan kewajiban, sehingga inisiatif baru yang dilakukan negara berkembang untuk menurunkan konsentrasi GRK di atmosfer akan mendapat insentif dari negara maju. Insentif tersebut dapat diterima

Maret - April 2010
 EEZ and Indonesian Perspective
 Prof. Dr.Hasjim Djalal (Ahli Hukum Laut Internasional)
 Abstrak : The general rules of the ocean in the 19th century were the freedom of the sea. The right of the coastal states to control the seas around them where limited to 3 nautical miles from the coast lines or baselines. This was very favorable to the maritime powers who have the means to control the ocean space and to take advantage of most of its resources, particularly fisheries

Mei - Juni 2010
 Menuju Kota Bebas Kumuh
 Lana Winayati (Ketua Harian Seknas Habitat)
 Abstrak : dicanangkan oleh PBB menargetkan perbaikan kehidupan 100 juta penghuni permukiman kumuh pada tahun 2020. Komunitas internasional telah mengakui pentingnya kebutuhan akan kota yang berkelanjutan baik dari segi lingkungan hidup maupun sosial. UN Habitat bekerja sama dengan mitra Agenda Habitat seperti organisasi internasional, pemerintah, otorita lokal, swasta, LSM, komunitas dan badan PBB seperti UNEP untuk mencapai target ini. Indonesiapun memastikan ikut mendukung pencapaian MDGs

Mei - Juni 2010
 Menggagas Tata Ruang Perairan Berbasis Hak Nelayan
 M Riza Damanik  (Koaslisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan)
 Abstrak : Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU PR), mengharuskan penyelenggara negara memasukan laut sebagai bagian yang sangat penting dan terintegrasi, bahkan di subordinatkan dalam manajemen pemanfaatan ruang. Sehingga tujuan menjamin kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya.

Juli - Agustus 2010
 Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan
 Dr.Ir.Ruchat Deni Djakapermana M.Eng (Sekertaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang)
 Abstrak : Indonesia sebagai negara maritim mempunyai garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Wilayah Laut dan pesisir Indonesia mencapai ¾ wilayah Indonesia (5,8 juta km2 dari 7.827.087 km2). Hingga saat ini wilayah pesisir memiliki sumberdaya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kegiatan sosial ekonominya, manusia memanfatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan. Konsekuensi yang muncul adalah masalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat

Juli - Agustus 2010
 Kota Kekerabatan Maja dan Masa Depan
 Ir. Mirna Amin, MT (Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Skala Besar)
 Abstrak : Persoalan perumahan masih menjadi salah satu issue penting dalam pembangunan ekonomi mengingat sektor perumahan memiliki peran sebagai salah satu motor penggerak perekonomian dan memiliki multiplier effect pertumbuhan suatu daerah. Persoalan perumahan sampai saat ini adalah bagaimana mengatasi jumlah backlog perumahan yang pada tahun 2009 sudah mencapai 7,4 juta

Juli - Agustus 2010
 PENATAAN RUANG DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH
 Dr.Ir.Sujana Royat, DEA (Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat)
 Abstrak : Sejak otonomi daerah digulirkan pada tahun 1999, muncul harapan baru dalam pembangunan di daerah. Harapan tersebut tidak hanya dalam bidang politik, dimana masyarakat berpartisipasi dalam memilih kepala daerah, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Melalui otonomi daerah, diharapkan Pemerintah Daerah dan masyarakat lebih banyak memainkan peran strategis dalam penyusunan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di daerah

September - Oktober 2010
 Mengatasi Backlog Perumahan Bagi Masyarakat Perkotaan
 Muh. Dimyati (Staf Kemenpera)
 Abstrak : Melihat judul tulisan ini, maka ada tiga kata kunci yang akan dibahas. Kata kunci pertama adalah Backlog. Memasuki tahun 2008, penduduk Indonesia telah berjumlah sekitar 225 juta jiwa. Dimana dari angka tersebut tercatat 57 juta sebagai kepala keluarga. Apabila satu keluarga memiliki rumah sendiri, maka diperlukan 57 juta unit rumah, namun kenyataannya hanya tercatat 51 juta unit rumah, sehingga masih terdapat kekurangan (backlog) 6 juta unit rumah.

September - Oktober 2010
 STRATEGI PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN KAWASAN CEPAT TUMBUH
 Bambang Tata Samiadji (Konsultan Keuangan Publik )
 Abstrak : Sudah menjadi fenomena umum bahwa pertumbuhan kawasan tidak ada yang sama atau merata. Pertumbuhan kawasan selalu menunjukkan adanya corak di mana lokasi-lokasi tertentu tumbuh cepat, tumbuh secara pelan, tumbuh sangat lambat atau stagnan, dan malah ada yang cenderung merosot atau “deterioration”.

September - Oktober 2010
 Pemindahan Ibukota Negara
 Deden Rukmana (Asisten Profesor dan Koordinasi Prog studi )
 Abstrak : Ide pemindahan ibukota negara telah banyak dibicarakan berbagai pihak sejak beberapa tahun lalu. Bahkan pada saat kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2007 mulai banyak dibahas wacana pemindahan ibukota negara menyusul banjir besar yang melanda Jakarta pada bulan Februari 2007. Pasalnya, Jakarta dianggap tidak mampu mengatasi masalah banjir dan kemacetan lalu lintas yang akan mengganggu peran Jakarta sebagai ibukota negara

januari-februari 2011
 SMART GROWTH DALAM PENGEMBANGAN PERKOTAAN
 Prof Budhy Tjahjati S . Soegijoko (-)
 Abstrak : Kalau pada tahun 2000 penduduk dunia yang tinggal di perkotaan sebesar 3,3 milyar (lebih dari 50%), maka, menjelang 2030 menjadi hampir 5 milyar; dan sebagian besar penduduk kota tergolong miskin (UNFPA 2007). Urbanisasi di Asia Tenggara pada tahun 2025 baru mencapai 49.7% dan tahun 2010 sekitar 41.8% penduduk (246.7 juta jiwa) tinggal di perkotaan. Di Indonesia pada tahun 2025, penduduk perkotaan diperkirakan akan mencapai 67.5% dari total penduduk. Melihat fenomena di atas, kawasan perkotaan menjadi semakin penting dalam meningkatkan perekonomian nasional. Sebagai contoh, kota-kota di Cina diperkirakan berkontribusi sekitar 75%

januari-februari 2011
 Indigenous Environmental Knowledgefor
 Maman Djumantri  (-)
 Abstrak : pengetahuan setempat (indigenous environmental knowledge) dan kearifan lokal pada sebuah ekosistem (sumberdaya alam) serta kaitannya dengan sustainable exploitation of tropical natural resources (khususnya sumberdaya alam yang terbaharukan) yang dilakukan oleh beberapa masyarakat lokal/ tradisional/masyarakat-adat (tribe communities) di Indonesia dengan mengambil kasus studi di Baduy Tribe (Banten), Aruese Tribe (South East Molucas), dan Balinese’s Subak Tribe (Bali). Pengetahuan asli-lokal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan dan mengelola sumberdaya alam

januari-februari 2011
 MEMBENDUNG JAKARTA SOLUSI ATAU SENSASI
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : “Kalau hujan, pasti Jakarta banjir..” itulah ungkapan yang selalu terlontar oleh penduduk Jakarta ketika hujan mulai turun di wilayah Jakarta. Sampai kapan banjir akan melanda Jakarta, jika hujan turun??? Bisakah Jakarta bebas dari banjir??? Itu merupakan keinginan dari setiap penduduk Jakarta. Berbagai macam kerugian yang mengancam jika banjir melanda, bahkan nyawa pun terancam melayang. Bahkan pada tahun 1996, 2002, dan 2007 Jakarta lumpuh total, kondisi ini sangat menyedihkan. Penurunan muka tanah

Maret - April 2011
 HITAM PUTIH TRANS JAKARTA
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : Busway adalah sebuah sistem transportasi bus cepat atau Bus Rapid Transit di Jakarta, Indonesia. Sistem ini dimodelkan berdasarkan sistem TransMilenio yang sukses di Bogota, Kolombia. Perencanaan Busway telah dimulai sejak tahun 1997 oleh konsultan dari Inggris. Pada waktu itu direncanakan bus berjalan berlawanan dengan arus lalu-lintas (contra flow) supaya jalur tidak diserobot kendaraan lain, namun dibatalkan dengan pertimbangan keselamatan lalu-lintas. Meskipun Busway di Jakarta meniru negara lain

Mei - Juni 2011
 Ruang untuk Masyarakat Lokal Tradisional (masyarakat Adat) yang semakin terpinggirkan
 H.Maman Djumantri (Peserta Program S3 PSL-IPB)
 Abstrak : Secara generic dapat dikatakan bahwa "pembangunan adalah proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidup sejahtera lahir dan batin"

Mei - Juni 2011
 Green Buiding A Sustanable Concept for Constuction Development Indonesia
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : Tingkat kesadaran global mengenai lingkungan hidup dan perubahan iklim khususnya dalam bidang arsitektur dan lingkungan pada beberapa tahun belakangan ini meningkat dengan tajam

Juli - Agustus 2011
 Most Livable City Pendekatan Baru dalam Mengukur Index Tingkat Kenyamanan Kota
 Elkana Catur Hardiansah & Dhani M.M (-)
 Abstrak : Memasuk dekade kedua abad 21, kota-kota indonesia mengalami berbagai persoalan yang berujung pada menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Permasalahan lingkungan, sosial, kependudukan, infrastruktur, lapangan kerja, dan lain sebagainya merupakan isu perkotaan yang seringkali bermunculan di ruang publik, baik dalam bentuk media ataupun diseminasi publik. Selain-selain persoalan yang bersifat fisik, kota-kota indonesia juga menghadapai persoalan tata kelola manajemen perkotaan yang tidak efisien. Banyak kota mengalami permasalahan tidak memadainya kualitas tata kelola kawasan perkotaaan yang disebabkan oleh minimnya kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola kota di indonesia

Juli - Agustus 2011
 Karlskrona: Konsisten, kunci keberhasilan mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : Kota Warisan Budaya Dunia Namanya, yang diambil dari nama Raja Karl XI, memang tak banyak disebut. Karlskrona, sebuah kota tua di sebelah selatan Scandinavia terpilih sebagai salah satu World Heritage dari UNESCO karena dinilai sebagai contoh terbaik kota pelabuhan abad ke-17 di Eropa. Ibukota Wilayah Blekinge ini dibangun pada tahun 1670-an. Dulu daerah ini merupakan pangkalan angkatan laut utama Swedia

Juli - Agustus 2011
 PERCEPATAN PENYELESAIAN (Rencana Tata RTRW Ruang Wilayah)
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : Proses penyusunan RTRW, baik Propinsi, Kabupaten dan Kota terus berjalan sampai Peta RTRWN Perencanaan tata ruang ini dilakukan dengan klasifikasi wilayah administratif yakni wilayah nasional, provinsi, kabupaten dan kota. saat ini. Sejauh ini progress penyusunan RTRW mulai menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, dan tiap tahapan dalam proses penyusunan RTRW terdata dengan baik pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Menurut UU Penataan ruang No.26/2007 pada pasal 1 ayat 5

Juli - Agustus 2011
 TANTANGAN PEMBANGUNAN : Perumahan dan Permukiman di Perkotaan
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : Dalam pembukaan UUD 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak. Dalam perjalanannya, kita hampir melupakan aspek pemerataan atau cita-cita keadilan sosial yang begitu mendasar dalam falsafah berkehidupan bangsa. Salah satu aspek mendasar dalam kehidupan yang layak dan sesuai dengan martabat kemanusiaan adalah setiap warga negara harus memiliki rumah tempat berteduh dan bermukim. Oleh karena itulah

September - Oktober 2011
 Respon hijau terhadap perubahan iklim
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : Peru bahan iklim sebagai akibat pemanasan global (yang antara lain dipicu oleh tingginya angka urbanisasi dan tingginya emisi karbon atau gas rumah kaca), bukan lagi sebuah wacana, namun secara nyata telah terjadi dan kita alami. Dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun, yaitu dari 1970 hingga tahun 2010,

September - Oktober 2011
 KETIKA IJIN USAHA PERKEBUNAN - PERTAMBANGAN (IUP)BERSINGGUNGAN KAWASAN HUTAN
  Sri Sultarini Rahayu (Auditor pada Inspektorat IV Kementerian Kehutanan)
 Abstrak : Tingginya produksi sawit dan batubara menggambarkan keberhasilan perusahaan-perusahaan perkebunan maupun pertambangan memberi kotribusi devisa pada negara. Namun, tidak seirama dengan dengungnya devisa yang dihasilkan,

September - Oktober 2011
 reklamasi wilayah persisir dan Pulau-pulau Kecil
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : Sebagai negara kepulauan , Indonesia memiliki 17,480 pulau dengan panjang garis pantai 95,181 km. Tidak heran jika sebanyak 440 kabupaten/kota dari total 495 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia berada di wilayah pesisir (Data KKP 2008).

September - Oktober 2011
 Deadline Raperpres Pulau/Kepulauan dan KSN Strategi percepatan diprioritaskan. Namun pertimbangan aspek lain juga harus dituntaskan
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : Kegiatan percepatan penyelesaian rencana tata ruang tidak hanya dilakukan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum juga menargetkan RTR Pulau Kepulauan serta RTR Kawasan Strategis Nasional akan selesai pada akhir 2011 ini.

September - Oktober 2011
 PENENTUAN PUSAT-PUSAT PENGEMBANGAN DIWILAYAH PESISIR DAN LAUT
 Ir. Kartika Listriana, MPPM. (-)
 Abstrak : Wilayah pesisir dan laut memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah daratan.

September - Oktober 2011
 Posisi Indonesia dan Kerentanan terhadap Bencana
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : Dilihat dari kondisi geografisnya , Indonesia merupakan wilayah dengan ancaman bencana gempa bumi dan tsunami dengan intensitas yang cukup tinggi. Banyaknya gunung aktif serta bentuknya yang berupa negara kepulauan adalah sebagian faktor yang mempengaruhi seringnya terjadi bencana di Indonesia. Tercatat sebanyak 17 bencana tsunami besar di Indonesia selama hampir satu abad, setelah kejadian tsunami besar Gunung Krakatau yang menewaskan sekitar 36.000 jiwa pada tahun 1883

Januari - Februari 2012
 Cities Can Lead Us To A Green Future
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : A major Study done by two leading british university has fount that cities could take a leading role in guiding the word to a more climate-frendly future what's more say the scientists,

Januari - Februari 2012
 Konferensi Perubahan Iklim 2011 Durban
 Tim Redaksi (-)
 Abstrak : dikonferensi ini agenda perubahan iklim dibahas selain melanjuti cop 13 dan memperkuat komitmen terhadap masa depan protokol Kyoto juga dihasilkan solusi bersama terkait adaptasi

Januari - Februari 2012
 Mengembangkan Papua Yang Kaya
 Ir. Kartika Listriana, MPPM. (-)
 Abstrak : Potensi sumberdaya alam perikanan dan kelautan yang dimiliki indonesia sangat besar namun potensi ini belum dikelola dana diamnfaatkan secara benar bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat

Januari - Februari 2012
 "Pending Zone/Holding Zone": Mempercepat dengan Menanguhkan
 Ir.Chaaerudin Mangkudisastra, M.Sc (-)
 Abstrak : Sejak berlakunya UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang khususnya pada pasal 78 hampir semua provinsi di luar pulau jawa bali dan nusa tenggara mengajukan usulan perubahan dan fungsi kawasan hutan

 
    Copyright ©2008 Sekretariat Tim Teknis BKTRN